Terkait Kasus Nur Mahmudi, Idris Menjelaskan Posisinya

Mantan Wakil Wali Kota Depok, Muhammad Idris, mengatakan kebijakan pembebasan lahan Jalan Nangka, Kecamatan Ta pos, langsung ditangani oleh Nur Mahmudi Ismail sebagai Wali Kota Depok. Idris kini menjabat Wali Kota Depok periode 2016-2021. Menurut dia, ketika menjabat Wakil Wali Kota (2011-2016), dirinya tak diberi wewenang me nangani pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka yang dilakukan mulai 2015 tersebut.

Dia mengakui memang ada beberapa kebijakan dari Nur Mahmudi waktu itu yang tidak ditugaskan kepada dia untuk menuntaskannya. “Walaupun dalam penganggaran di Dewan dan pengesahannya harus ada tanda tangan dari wakil walikota,” kata Muhammad Idris saat berada di kantor DPRD Kota Depok, hari Jumat lalu. Idris menuturkan bahwa keterlibatan dirinya dalam penandatanganan anggaran merupakan kewajibannya sebagai eksekutif yang juga penanggung jawab utama pengguna anggaran daerah.

Pada akhir pembahasan anggaran di parlemen, pe merintah dan Badan Ang garan DPRD harus menandatangani berita acara pembebasan. Meski begitu, dia melanjutkan, pengelolaan anggaran pembebasan lahan di Jalan Nangka sepanjang 500 meter itu, yang diketahui sebesar Rp 10,7 miliar, dikendalikan oleh Nur Mahmudi. “Tanda tangan (pengelolaan ang garan proyek Jalan Nangka) cuma satu, Wali Kota (Depok),” ucapnya.

Kepolisian Resor Kota Depok menetapkan Nur Mahmudi dan mantan Sekretaris Kota Depok, Harry Prihanto, sebagai ter sangka pada Senin pekan lalu karena diduga terlibat dalam korupsi proyek pembebasan lahan Jalan Nangka pada 2013-2015. Nur Mahmudi menjabat Wali Kota Depok selama dua periode, yakni pada 2006-2016. Kepala Polres Depok, Komisaris Besar Didik Sugiarto, mengatakan pembebasan lahan semestinya digarap oleh pengembang Apartemen Green lake View sesuai dengan surat izin yang dikeluarkan Nur Mahmudi pada 2012.

Namun Pemerintah Kota Depok justru menganggarkan pembebasan lahan Rp 10,7 miliar sejak 2013 tapi baru digunakan pada 2015. Menurut Idris, ber dasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, pembebasan lahan di Jalan Nangka bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau pengembang apartemen Green Lake View.

Aturan itu telah direvisi menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan IMB. Dia lantas menerangkan bahwa pelebaran jalan sempat terhambat kepemilikan lahan oleh warga, sehingga harus dibebaskan secara keseluruhan. Penggunaan anggaranpun akhirnya tertunda, meski sudah dikucurkan pada 2013.

Namun, dalam APBD Kota Depok 2015 tidak terdapat alokasi khusus untuk pembebasan lahan di Jalan Nangka. Berbeda dengan pengadaan tanah untuk simpang Jalan Raden Saleh dan simpang Jalan Kemakmuran-Tole Iskandar yang disebutkan secara detail dalam anggaran daerah yang totalnya sekitar Rp 6,9 miliar. Idris mengungkapkan, untuk pelebaran Jalan Nangka digunakan mata anggaran Penyediaan La han untuk Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Bi dang Jalan dan Jembatan dalam APBD 2015. Dalam website BKD.Depok.go.id disebutkan bahwa ang garannya Rp 27,035 miliar. Kemudian pada APBD Perubahan 2015, anggaran ditambah men jadi Rp 33 miliar. “Anggaran ditambah untuk mengatasi kemacetan di Jalan Nangka.”